Donald Trump mengirim surat peringatan kepada Prabowo soal tarif resiprokal 32%. Jika dibalas, tarif akan ditambah. AS buka opsi jika Indonesia bangun pabrik di AS.
New York – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berisi peringatan keras terkait rencana Indonesia membalas tarif resiprokal sebesar 32 persen yang telah diberlakukan oleh AS. Surat itu ditandatangani Trump pada Senin, 7 Juli 2025, dan diunggah ke akun Truth Social-nya pada Selasa, 8 Juli 2025.
Ancaman Tambahan Tarif Jika Indonesia Membalas
Trump menyatakan bahwa jika Indonesia menaikkan tarif sebagai bentuk balasan, maka besaran tarif tersebut akan ditambahkan langsung ke angka 32 persen yang telah lebih dulu diterapkan AS.
"Jika Anda memutuskan menaikkan tarif, berapa pun besarnya, akan kami tambahkan ke tarif 32 persen yang sudah berlaku," ujar Trump dalam suratnya.
Alasan Penerapan Tarif 32 Persen
Trump menjelaskan bahwa tarif ini diberlakukan untuk mengoreksi ketimpangan akibat hambatan perdagangan dan tarif yang diberlakukan Indonesia selama bertahun-tahun. Menurutnya, ketidakseimbangan ini telah menimbulkan defisit perdagangan yang mengancam ekonomi dan keamanan nasional AS.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencatat defisit perdagangan AS-Indonesia mencapai US$ 17,9 miliar pada 2024, naik US$ 923 juta dari tahun sebelumnya.
"Tarif 32 persen ini sebenarnya lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan defisit dagang antara AS dan Indonesia," tegas Trump.
Tawaran Jika Indonesia Bangun Pabrik di AS
Trump menambahkan, tarif dapat dibatalkan jika Indonesia atau perusahaan-perusahaannya mendirikan fasilitas manufaktur di AS. Ia menjanjikan proses perizinan akan dipercepat secara profesional.
"Tidak akan ada tarif jika perusahaan Indonesia memproduksi barang di AS. Proses persetujuan akan berlangsung cepat, hanya dalam hitungan minggu," katanya.
Penundaan Implementasi Tarif
Trump juga mengumumkan penundaan implementasi tarif resiprokal hingga 1 Agustus 2025, dari sebelumnya ditunda selama 90 hari hingga 9 Juli 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi baru, masukan pejabat senior, dan perkembangan negosiasi dagang.
