Lebih dari 100 pemimpin universitas dan organisasi akademik di Amerika Serikat menyatakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang dianggap mengancam kebebasan dan independensi institusi pendidikan tinggi.
Pernyataan bersama ini dirilis pada Selasa (22 April 2025), tidak lama setelah Universitas Harvard membeberkan bahwa mereka mengalami tekanan politik dari pemerintahan Trump.
Kampus Kecam Campur Tangan Pemerintah
Dalam pernyataan terbuka tersebut, para rektor dan pejabat kampus—termasuk dari Princeton University, Brown University, University of Hawaii, hingga Connecticut State Community College—mengkritik keras apa yang mereka sebut sebagai “campur tangan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya” dalam urusan pendidikan tinggi.
“Kami terbuka terhadap reformasi dan pengawasan pemerintah yang sah. Namun, kami menolak intervensi berlebihan yang mengganggu kehidupan akademik di kampus,” bunyi pernyataan itu.
Konflik Meningkat Antara Harvard dan Gedung Putih
Ketegangan mencuat setelah Harvard menolak beberapa permintaan pemerintah Trump pada 14 April lalu, termasuk usulan pengawasan terhadap mahasiswa, dosen, dan kurikulum—yang dinilai sebagai langkah membatasi kebebasan akademik dan membungkam pandangan liberal.
Sebagai balasan, pemerintahan Trump membekukan dana federal senilai 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 39 triliun), mengancam mencabut status bebas pajak Harvard, serta melarang penerimaan mahasiswa asing.
Gedung Putih, melalui juru bicara Harrison Fields, menyebut langkah ini sebagai upaya memastikan dana publik tidak digunakan untuk mendukung diskriminasi rasial atau kekerasan bermotif rasial.
Harvard Ajukan Gugatan ke Pemerintah
Tidak tinggal diam, Harvard langsung menggugat pemerintahan Trump pada Senin (21 April 2025), menuduh pemerintah mencoba mengontrol kebijakan internal kampus secara ideologis.
Dalam dokumen resmi ke pengadilan, Harvard menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar kebebasan berbicara yang dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat, serta tidak sesuai dengan aturan hukum hak sipil.
Dukungan Mengalir untuk Harvard
Lebih dari 60 pemimpin kampus, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun, turut menandatangani surat terbuka yang menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden Harvard, Alan Garber.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump memang gencar menyerang kampus-kampus yang dianggap terlalu liberal. Ia menuding universitas gagal mengatasi protes pro-Palestina, membiarkan antisemitisme, serta menyasar isu sensitif seperti hak transgender dan program keberagaman (DEI).
Setelah sebelumnya mengkritik keras Universitas Columbia, kini fokus Gedung Putih beralih ke Harvard, yang dianggap simbol kekuatan akademik dan liberalisme di AS.
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan bersama dari para pemimpin pendidikan tinggi tersebut.
