Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi atas kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada Selasa, 8 April 2025, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri untuk merespons secara diplomatis karena Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia.
“Presiden meminta agar kita menempuh jalur negosiasi. Ini sudah dibahas dalam beberapa rapat,” ujar Airlangga melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah juga membuka peluang kerja sama melalui perjanjian perdagangan bebas seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, Indonesia juga mendorong peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN.
Ia juga menyinggung pentingnya memperbarui Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terakhir kali dijalankan pada 1996.
“TIFA kita sudah lama, terakhir 1996. Sekarang sudah tidak relevan. Bahkan Malaysia ingin menjajaki perjanjian TIFA baru dengan Indonesia,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak opsi untuk mendiversifikasi tujuan ekspor. Ia menyebut bahwa ketergantungan terhadap pasar Amerika masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
“Ekspor kita masih bisa diperluas ke berbagai negara. Presiden juga mendorong reformasi dan deregulasi untuk menghadapi dinamika global,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa tarif bea masuk dari Trump tidak menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Dalam kunjungannya ke Majalengka pada 7 April 2025, ia menegaskan bahwa Indonesia akan tetap membuka dialog dengan semua negara, termasuk Amerika.
“Kita tenang saja. Kita punya kekuatan. Kita akan berunding dengan semua negara,” ujar Prabowo.
Ia menilai, tarif timbal balik sah-sah saja selama masih dalam batas wajar dan tidak merugikan.
“Kalau kebijakan itu masuk akal dan demi rakyat mereka, kita juga harus pahami. Tidak perlu kecewa atau khawatir,” tutupnya.
