Bapanas pastikan kewenangan Bulog dalam impor pangan strategis sesuai aturan demi lindungi produksi dan ketahanan pangan nasional.
Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menanggapi sorotan pemerintah Amerika Serikat terkait kewenangan eksklusif Perum Bulog dalam mengimpor komoditas pangan strategis ke Indonesia. Arief menegaskan bahwa negara berhak penuh dalam menentukan arah kebijakan pangan demi melindungi rakyatnya.
"Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya cadangan pangan nasional yang dikelola Bulog. Itu bagian dari kedaulatan pangan kita," kata Arief di Kantor Bapanas, Selasa (29/4/2025).
Ia menyebutkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga beras, terutama saat banyak negara lain mengalami lonjakan harga akibat berkurangnya stok.
"Saya rasa we are on the right track," ujar Arief.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Hingga Mei 2025, produksi beras diperkirakan mencapai 1,68 juta ton. Namun, Arief mengakui masih ada tantangan besar, termasuk mempertahankan lahan sawah seluas 1 juta hektar untuk mendukung produksi nasional.
Ia menegaskan peran Bulog sangat vital dalam menjaga cadangan pangan pemerintah dan menghindari ketergantungan pada impor.
"Kalau semua mau impor, bagaimana nasib petani? Presiden ingin petani dan peternak kita sejahtera dan produksi cukup di dalam negeri," tegas Arief.
Laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti kewenangan Bulog dalam impor komoditas seperti beras, jagung pakan, dan kedelai, serta kemampuannya melakukan intervensi harga berdasarkan Peraturan Presiden No. 125/2022.
Menanggapi hal ini, Arief menekankan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan kebijakan pangan yang berpihak pada kepentingan nasional.
