JAKARTA – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak gegabah dalam merealisasikan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. PGI menilai, rencana ini harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang tidak diinginkan.
"Perlu dilakukan kajian yang mendalam," kata pengurus PGI, Johan Kristantara, dalam forum Silaturahmi Kemanusiaan untuk Palestina di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin (14/4/2025).
Evakuasi Harus Berlandaskan HAM dan Hukum Internasional
Menurut Johan, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) serta hukum internasional sebelum memutuskan untuk membawa ribuan warga Gaza ke Tanah Air.
"Konsekuensi itu yang perlu diperhitungkan dengan cermat oleh pemerintah," ujarnya.
Meski begitu, PGI memahami niat baik Presiden Prabowo dalam menyuarakan misi kemanusiaan tersebut. Johan menyebut, wacana itu lahir dari empati dan kepedulian terhadap penderitaan warga sipil Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
Sikap Gereja: Dukung Penghentian Kekerasan
PGI juga menegaskan sikapnya yang mendukung penghentian kekerasan oleh Israel dan mendorong masyarakat internasional untuk mencari solusi damai bagi Gaza.
"Kami mendukung agar kekerasan di Gaza dihentikan. Masyarakat internasional harus bertindak untuk menyelesaikan konflik ini secara berkeadilan," tegas Johan.
Rencana Evakuasi: Hanya Bersifat Sementara
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia sebagai bentuk bantuan kemanusiaan. Langkah ini disebut hanya bersifat sementara, hingga kondisi warga membaik dan situasi di Gaza memungkinkan mereka kembali.
"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih. Jika sudah sehat dan situasi Gaza memungkinkan, mereka akan kembali ke daerah asal," ujar Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Dukungan dari Negara Timur Tengah Diperlukan
Dalam misi diplomasi tersebut, Prabowo melakukan lawatan ke lima negara Timur Tengah—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—untuk mencari dukungan atas rencana evakuasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono, yang turut mendampingi Prabowo, menyebut bahwa proses evakuasi akan dilakukan atas dasar kesukarelaan dan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Palestina serta negara-negara terkait.
"Ini bukan relokasi permanen. Ini bantuan untuk anak-anak yatim piatu dan warga sipil yang membutuhkan pemulihan," ujar Sugiono saat di Turki, Jumat (11/4/2025).
