Pengacara Razman Nasution curigai Dedi Mulyadi ingin nyapres, namun sang gubernur tetap fokus jalankan tugas demi warga Jawa Barat.
Bandung – Pengacara Razman Arif Nasution menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai sedang membangun pencitraan politik menjelang pemilihan presiden. Razman mencurigai Dedi berniat mencalonkan diri sebagai presiden dengan cara menarik simpati publik.
Razman membandingkan gaya kepemimpinan Dedi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta yang menurutnya biasa saja, dengan sikap Dedi kini sebagai Gubernur yang dinilai terlalu berlebihan, terutama saat menangani isu ormas GRIB Jaya.
Ketegangan bermula dari rencana Dedi membentuk Satgas Antipremanisme di Jawa Barat. Ucapan Dedi yang menyinggung peran ormas dan LSM dalam aksi intimidasi dianggap menyudutkan GRIB Jaya.
"Masyarakat yang tidak dapat pekerjaan banyak, GRIB Jaya hadir membina mereka. Kang Dedi malah bicara wajib militer dan alat Cina. Coba tes visibilitas dulu," ujar Razman dalam wawancara dengan Garuda TV, Senin (28/4/2025).
Razman juga mempertanyakan apakah Dedi Mulyadi serius menjalankan fungsi sebagai gubernur atau sekadar mencari panggung, karena ia kerap tampil di media sosial tanpa atribut resmi pemerintahan. Ia menilai Dedi terlalu mencampuri urusan kepolisian, seperti kasus penganiayaan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok.
"Sebagai gubernur, tugas Anda adalah mengurus pemerintahan eksekutif, bukan masuk ke ranah hukum dan yudikatif," tegas Razman.
Meski sempat bersuara keras, GRIB Jaya menyatakan dukungannya terhadap Dedi Mulyadi dalam pembentukan Satgas Antipremanisme. Ketua DPP GRIB Jaya, Zulfikar, menyebut Dedi sebagai bagian dari keluarga besar GRIB yang juga mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Organisasi ini bahkan menginstruksikan seluruh anggotanya di Jawa Barat untuk mendukung program pemberantasan premanisme demi menjaga keamanan dan investasi di daerah.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan tak akan terpengaruh oleh ancaman apa pun selama ia menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.
"Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman siapa pun. Tapi kritik yang bermanfaat untuk warga Jawa Barat, pasti saya dengarkan," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).
