Orang tua murid di Bekasi protes program barak militer Dedi Mulyadi, menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pendidikan dan hak anak.
Bekasi – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai penolakan dari sejumlah orang tua murid. Salah satunya adalah Adhel Setiawan, wali murid dari sebuah sekolah di Babelan, Bekasi, yang menyatakan keresahan terhadap program tersebut.
Adhel menuturkan bahwa bukan hanya dirinya, tetapi guru dan siswa di sekolah juga merasa takut dan tertekan dengan kebijakan tersebut. Ia menilai para guru akan merasa gagal dalam mendidik apabila anak didik mereka harus dibawa ke barak militer untuk pembinaan.
"Kepala sekolah dan guru merasa cemas, seolah-olah usaha mereka selama ini diabaikan jika siswa dibawa ke barak TNI. Kebijakan ini terdengar populis, tapi sebetulnya tidak populer sama sekali," ujar Adhel saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia bahkan telah melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, KPAI, dan Kementerian Dalam Negeri karena menilai program tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar pendidikan. Menurutnya, banyak wali murid mendukung pelaporan ini karena khawatir anak mereka dijebloskan ke barak TNI.
"Kenakalan remaja justru karena mereka tidak didengarkan. Solusinya bukan dengan memasukkan mereka ke lingkungan militer," tegasnya.
Adhel menganggap bahwa program tersebut tidak sejalan dengan falsafah pendidikan nasional. Ia menilai bahwa pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama antara guru, orang tua, dan pemerintah.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa bermasalah akan mengikuti program pendidikan di barak militer selama 28 hari, bertepatan dengan masa kenaikan kelas pada bulan Juni. Setelah itu, siswa akan kembali ke orang tua mereka saat libur sekolah.
Dalam pernyataannya, Dedi menyebut bahwa program ini akan berlangsung dalam tiga gelombang tanpa target jumlah siswa tertentu. Ia juga memastikan hanya anak-anak yang mendapat persetujuan dari orang tua yang akan diterima mengikuti program ini.
"Kami hanya menerima anak-anak yang diantar langsung oleh orang tuanya. Tidak ada paksaan," jelas Dedi setelah bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Gedung Kemenkumham, Kamis (8/5/2025).
