Pos UNIFIL di Lebanon selatan diserang langsung tentara Israel. PBB mengecam agresi dan minta semua pihak hormati keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Beirut – Misi Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) mengonfirmasi bahwa salah satu pos mereka di Lebanon selatan terkena serangan langsung dari militer Israel pada 13 Mei 2025. Ini merupakan insiden pertama sejak gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diberlakukan pada 27 November 2024.
Dalam pernyataannya pada Rabu (14/5/2025) yang dikutip dari Anadolu, UNIFIL menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan agresif tentara Israel terhadap personel dan aset mereka di dekat Garis Biru, garis demarkasi antara kedua negara.
UNIFIL mencatat sedikitnya empat insiden lain dalam beberapa waktu terakhir yang melibatkan agresi militer Israel di sekitar pos-pos mereka. Mereka juga mengamati peningkatan tindakan intimidatif yang tidak sesuai dengan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
Salah satu insiden terjadi pada Selasa (13/5), ketika pasukan perdamaian yang berpatroli bersama militer Lebanon di dekat kota Maroun Al-Ras menjadi sasaran laser dari titik militer Israel. Sementara itu, pada 7 Mei, dua tank Merkava Israel dilaporkan menembakkan laser ke arah patroli UNIFIL di wilayah selatan Alma Ash-Shaab.
Lebih lanjut, sebuah drone Israel dilaporkan mengintai hanya lima meter di atas patroli UNIFIL dan mengikuti mereka sejauh satu kilometer. Sebuah drone lain juga terpantau mengintai pos PBB di dekat kota Houla.
UNIFIL mengecam seluruh tindakan tersebut dan menegaskan bahwa semua pihak wajib menghormati keselamatan, kekebalan, serta properti PBB sepanjang waktu. Mereka menuntut agar seluruh pihak terlibat mematuhi aturan internasional dan menjaga keselamatan para penjaga perdamaian.
Sejak gencatan senjata disepakati, ketegangan tetap tinggi. Pemerintah Lebanon mencatat hingga 3.000 pelanggaran oleh Israel, termasuk hampir 200 korban jiwa dan lebih dari 500 orang terluka.
Berdasarkan kesepakatan, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan paling lambat 26 Januari 2025. Namun, tenggat ini diperpanjang hingga 18 Februari karena penolakan Israel untuk mematuhi. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
